Empat(4) Hujjah Allah Swt.

السلام عليكم . بِسْــــــــــــــــــمِ ﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الحمد لله رب العا لمين. الصلاة و السلام على رسو ل الله.اما بعد

Pada ahari kiamat nanti Allah akan BERHUJJAH dengan EMPAT ORANG terhadap EMPAT GOLONGAN MANUSIA lainnya, yaitu:

1. Allah berhujjah kepada golongan ORANG KAYA dengan NABI SULAIMAN BIN DAWUD.

Allah akan bertanya kepada orang kaya: “Kenapa kalian tidak beribadah?”.
Mereka menjawab: ”Kami sibuk dengan harta benda kami”.
Maka Allah akan mengatakan: “ Siapakah yang lebih besar kerajaannya dan siapakan yang lebih banyak kekayaannya daripada sulaiman? tapi mengapa ia tetap tekun beribadah?”

2. Allah akan berhujjah kepada golongan HAMBA SAHAYA dengan NABI YUSUF.

Allah akan bertanya kepada hamba sahaya: “Kenapa kalian tidak beribadah?”.
Mereka menjawab: ”Karena kami sibuk melayani majikan-majikan kami”.
Maka Allah akan mengatakan: “ Hamba-Ku, Ysusf adalah hamba sahaya/budak dibawah perintah sang maha raja mesir dan istrinya tapi ia tetap tekun beribadah”.

3. Allah akan berhujjah kepada golongan orang yang SAKIT dengan NABI AYYUB.

Allah akan bertanya kepada orang sakit: “Kenapa kalian tidak beribadah?”.
Mereka menjawab: ”Karena kami sedang sakit”.
Maka Allah akan mengatakan: “ Hamba-Ku, Ayyub adalah orang yang tertimpa sakit parah sekujur tubuhnya hancur dan berbau, tapi mengapa ia tetap tekun beribadah?”.

4. Allah akan berhujjah kepada golongan orang yang MISKIN dengan NABI ‘ISYA.

Allah akan bertanya kepada orang miskin: “Kenapa kalian tidak beribadah?”.
Mereka menjawab: ”Karena kami sibuk mencari sesuap nasi”.
Maka Allah akan mengatakan: “Hambaku, ‘Isya adalah orang yang temiskin didunia. Dia tidak memiliki kekayaan apapun didunia. Dia tidak memiliki harta, rumah, maupun istri, tapi mengapa ia tetap tekun beribadah?”.

Salam Ikhlas!
--------------------------
INFO YATIM:
- Tahun ajaran baru tahun 2010 ini ANAK-ANAK YATIM Daarul Arqom/MFSB:
4 anak masuk SMP, 1 anak masuk SMA, 2 anak akan KULIAH, 2 anak mencari PEKERJAAN
- 4 anak mendapatkan KACAMATA+LENSA baru (total 25 anak)
- Insya Allah bulan April ini akan membangun RUANG TIDUR untuk yatim dan penjaga
--------------------------
Spesial Thanks To:
Setiabudhi Optik c/o Bpk. Irwan & Istri (Bdg), Doddy P. Hidayat (Jkt), Susiantinah Sian (Jkt), Yuri Sabana (Bdg), Deti Maida (Bdg), Erna Sofianti (Bdg)

“Ya Allah jadikan hari-hari saudara kami ini, penuh dengan kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman... sayangilah mereka, banyakkanlah rejekinya, mudahkanlah urusannya, sehatkan dan kuatkanlah fisiknya, berkahilah hidupnya...Muliakan mereka dengan akhlaq yang baik dan amal yang ikhlas sembari beribadah dengan khusyu...aamiin”

Petisi 28: Hukum Hanya Jadi Panglima Untuk Pertahankan Kekuasaan SBY

JAKARTA, RIMANEWS- Banyaknya skandal hukum yang terjadi di era SBY-Boediono membuat kalangan civil society semakin muak dengan penegakkan hukum negeri ini. Petisi 28 menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain itu Petisi 28 melihat saat ini hukum hanya dijadikan panglima untuk mempertahankan kekuasaan SBY sebagai Presiden.

Hal tersebut disampaikan oleh Haris Rusly Moty sebagai perwakilan dari Petisi 28 saat mendatangi Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/11/2010). Menurut Haris, Petisi 28 menilai Presiden SBY telah gagal dalam penegakan hukum di Indonesia, dan saat ini penegakan hukum jauh dari keadilan yang diharapkan masyarakat.

"Penegakan hukum di pemerintahan SBY saat ini hukum ditempatkan bukan sebagai alat penegakan keadilan, tapi sebagai panglima untuk pertahankan kekuasaan SBY sampai 2014," ucap Haris.

Petisi 28 mengatakan hal ini bukan hanya dilihat dari kasus mafia pajak Gayus H Tambunan semata, namun juga kasus-kasus lain yang hingga saat ini belum diselesaikan seperti kasus Bank Century, kriminalisasi pimpinan KPK, hingga IPO Krakatau Steel.

"Sebab di pemerintahan SBY ini, hukum hanya ditempatkan untuk melindungi kepentingan dengan berbagai modus, ini bisa dilihat dari kasus pengemplangan pajak, Ipo Krakatau Steel, dimana kasus pencurian uang negara hingga saat ini tidak pernah diselesaikan," tegasnya.

Lebih lanjut Petisi 28 mengatakan Presiden SBY tidak bisa membedakan antara memimpin penegakan hukum dengan mengintervensi hukum. "Seharusnya memimpin untuk menjaga penegakan hukum agar sesuai dengan keinginan rakyat dan sesuai konstitusi, namun yang terjadi dia mengintervensi dan mengacaukan penegakan hukum," tegasnya.

Menurutnya kasus Gayus H Tambunan ini seharusnya digunakan untuk pembuktian dalam memberantas para pengemplang pajak, sebelum rakyat akhirnya mengambil langkah sendiri. "Jika tidak ada langkah untuk mengatasi kasus ini, rakyat akan kembali turun ke jalan, dan jangan salahkan kami jika rakyat mengambil jalan kekerasan," tegasnya.(ach/inl)

Bodiono Ingin Depak Pengaruh Ical Bakrie di Kubu SBY. Perang Dingin di Sekitar Istana?

JAKARTA,RIMANEWS- Pertarungan diam-diam antara Boedion (wapres) dan Aburizal Bakrie (Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua Setgab Koalisi) terus berlangsung. Boediono ingin berperan penting sebagai wapres, dan untuk itu dia harus singkirkan pengaruh dan cengkeraman Ical Bakrie di setgab koalisi. Isu apa lagi?

''Bisa saja Boediono diam-diam meminta bantuan IMF dan Bank Dunia agar ngomong ke SBY untuk mendepak pengaruh dan cengkeraman Ical Bakrie, politis beringin yang disangkutkan ke kasus Gayus Tambunan itu,'' kata Frans Aba MA, pengamat ekonomi-politik kepada RIMA.

Menurutnya, diam-diam ternyata terjadi perseteruan dingin antara wakil presiden Boediono dengan Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi. Boediono ingin diperhatikan lebih besar oleh SBY.

Pandangan itu diutarakan pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), AAGN Ari Dwipayana. Dia mengurai saat ini ada kecenderungan tarik-menarik otoritas antara Boediono dan Setgab Koalisi dalam pengambilan kebijakan oleh Presiden SBY.

“Boediono yang selama ini dipinggirkan perannya oleh Setgab tidak ingin dieliminir. Sementara Setgab koalisi terus menekan SBY dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Jadi, SBY menghadapi tekanan politik dari koalisi,” kata Ari kepada pers.

Ia menyebut partai-partai mitra koalisi pemerintah yang tergabung dalam Setgab koalisi saat ini membentuk semacam shadow government (pemerintah bayangan).

“Pemerintahan bayangan ini terlihat bagaimana bentuk-bentuk pengambilan keputusan pemerintah tidak hanya dibahas di kabinet namun juga dibawa ke Setgab. Akhinya, kewenangan-kewenangan formal eksekutif tidak diperhitungkan lagi, termasuk kewenangan Wapres,” paparnya.

Di lain pihak, Ari juga melihat Boediono berupaya mempersempit peran parpol. Indikasinya, kata Ari, terlihat dari upaya Boediono untuk memperkuat fungsi kantor Wapres yang saat ini diisi sejumlah nama tenar dari kalangan profesional, seperti Dewi Fortuna Anwar.

“Boediono ingin melawan logika Setgab yang selama ini tidak memperhitungkannya. Dia ingin menghadirkan kantor Wapres dengan logika teknokrat. Jadi, SBY sekarang berada dalam pusaran dua arus kekuatan, yaitu logika teknokrat Boediono dan logika politik Setgab Koalisi,” terangnya. Setgab koalisi sendiri saat ini dikomandani oleh Aburizal Bakrie, ketua umum Partai Golkar

SBY-Boed Dicap Feodal.

JAKARTA, RIMANEWS-Presiden SBY dan Wapres Boediono disorot publik karena feodal, dan bermental inlander lantaran sangat mementingkan modal asing, melayani kepentingan Amerika Serikat, IMF dan kaum pemodal domestik. Kedua penguasa itu tidak amanah terhadap rakyat jelata dan tidak memberi tempat bagi keadilan sosial di Indonesia; Penilaian Habibie dalam muktamar ke-7 ICMI sebetulnya ditujukan kepada SBY-Boed yang sangat menikmati kekuasaan di tengah kesengsaraan dan ketidakberdayaan rakyat kecil dan jelata. SBY-Boed hanya mau menikmati nangkanya tapi tak mau getahnya sehingga Indonesia kehilangan harapan dan diambang kehancuran.

Pandangan itu disampaikan oleh Ketua Umum PB HMI M Chozin Amirulah MA dan Stefanus Gusma, Ketua Umum PMKRI. Pandangan itu diperkuat dengan statemen Habibie dalam muktamar ICMI pekan ini.

Kedua anak muda yang berani dan kritis itu amat menyesalkan feodalisme Cikeas dan neoliberalisme Boediono yang membuat rakyat miskin makin miskin dan demokrasi dibajak pemodal serta oligarki politik.

Menurut BJ Habibie, mantan presiden dan mantan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI menilai, banyak pemimpin nasional yang sekarang ini bersifat feodal.

"Feodal itu bukan (karena) gubernur, Presiden, Wakil Presiden atau pejabat lainnya. Akan tetapi, karena rakyatnya sendiri yang membuatnya," ungkap Habibie, seusai pembukaan Muktamar ke-7 dan Milad ke-20 ICMI oleh Wakil Presiden Boediono di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/12/2010) siang ini.

Acara dengan tema "Membangun Peradaban Indonesia Madani", dihadiri Wapres Boediono, Ketua Presidium ICMI Azyumardi Azra, dan pimpinan lembaga negara, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, duta besar negara sahabat, Gubernur Jawa Barat Achmad

Heryawan dan pengurus ICMI lainnya serta 1.300 orang peserta dan undangan lainnya.

Habibie kemudian menceritakan pengalamannya sebagai Direktur Utama Industri Strategis Perkapalan Nurtanio Bandung yang banyak dilayani. Akibatnya, ketika ia tidak mau hidup dilayani dan memilih mengatur sendiri seperti ikut antri makan dan lainnya, sejumlah staf kebingungan menghadapinya. "Karena selalu melayani pemimpin, itu bisa menyebabkan pemimpin menjadi feodal," tambah Habibie.

Menurut Habibie, peranan ICMI pada tahapan yang kedua adalah mendorong pemimpin yang egaliter. Sebelumnya, ICMI sudah ikut mendorong pemimpin yang beralih dari sistem otoriter dan kurang demokratis menjadi pemimpin yang egaliter.