Petisi 28: Hukum Hanya Jadi Panglima Untuk Pertahankan Kekuasaan SBY

JAKARTA, RIMANEWS- Banyaknya skandal hukum yang terjadi di era SBY-Boediono membuat kalangan civil society semakin muak dengan penegakkan hukum negeri ini. Petisi 28 menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain itu Petisi 28 melihat saat ini hukum hanya dijadikan panglima untuk mempertahankan kekuasaan SBY sebagai Presiden.

Hal tersebut disampaikan oleh Haris Rusly Moty sebagai perwakilan dari Petisi 28 saat mendatangi Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/11/2010). Menurut Haris, Petisi 28 menilai Presiden SBY telah gagal dalam penegakan hukum di Indonesia, dan saat ini penegakan hukum jauh dari keadilan yang diharapkan masyarakat.

"Penegakan hukum di pemerintahan SBY saat ini hukum ditempatkan bukan sebagai alat penegakan keadilan, tapi sebagai panglima untuk pertahankan kekuasaan SBY sampai 2014," ucap Haris.

Petisi 28 mengatakan hal ini bukan hanya dilihat dari kasus mafia pajak Gayus H Tambunan semata, namun juga kasus-kasus lain yang hingga saat ini belum diselesaikan seperti kasus Bank Century, kriminalisasi pimpinan KPK, hingga IPO Krakatau Steel.

"Sebab di pemerintahan SBY ini, hukum hanya ditempatkan untuk melindungi kepentingan dengan berbagai modus, ini bisa dilihat dari kasus pengemplangan pajak, Ipo Krakatau Steel, dimana kasus pencurian uang negara hingga saat ini tidak pernah diselesaikan," tegasnya.

Lebih lanjut Petisi 28 mengatakan Presiden SBY tidak bisa membedakan antara memimpin penegakan hukum dengan mengintervensi hukum. "Seharusnya memimpin untuk menjaga penegakan hukum agar sesuai dengan keinginan rakyat dan sesuai konstitusi, namun yang terjadi dia mengintervensi dan mengacaukan penegakan hukum," tegasnya.

Menurutnya kasus Gayus H Tambunan ini seharusnya digunakan untuk pembuktian dalam memberantas para pengemplang pajak, sebelum rakyat akhirnya mengambil langkah sendiri. "Jika tidak ada langkah untuk mengatasi kasus ini, rakyat akan kembali turun ke jalan, dan jangan salahkan kami jika rakyat mengambil jalan kekerasan," tegasnya.(ach/inl)